DENPASAR – Perubahan tata kelola penyuluhan pertanian pascaresentralisasi membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan pendampingan petani. Di tengah penataan kewenangan dan kelembagaan, keberadaan penyuluh di lapangan harus tetap menjadi perhatian. Jangan sampai perubahan sistem justru mengurangi ruang gerak penyuluh dalam menjalankan fungsi pendampingan dan pemberdayaan petani.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kelompok Riset Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Udayana (FP Unud), Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Senat FP Unud, Gedung Agrokomplek Kampus Unud Sudirman, Denpasar.

Mengangkat tema "Dinamika Resentralisasi Penyuluhan Pertanian dalam Sistem Multilevel Governance dan Model Kebijakan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan", forum ini mempertemukan unsur pemerintah, penyuluh pertanian, dan akademisi untuk membahas dinamika kelembagaan sekaligus merumuskan arah kebijakan penyuluhan pertanian ke depan.
Peserta berasal dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bali, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Bali, Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian, Tim Kerja Penyuluhan, serta akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
FGD dibuka oleh Koordinator Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Dr. Ni Luh Prima Kemala Dewi, S.P., M.Agb. Diskusi menghadirkan Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi, M.Si. sebagai narasumber utama, dengan Dr. I Gede Setiawan Adi Putra, S.P., M.Si. sebagai moderator.

Dalam paparannya, Prof. Oka menjelaskan bahwa resentralisasi penyuluhan pertanian membawa perubahan terhadap pembagian kewenangan, struktur kelembagaan, pengelolaan sumber daya, serta pola koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian tata kelola agar penyelenggaraan penyuluhan tetap efektif dan mampu menjawab kebutuhan pertanian di daerah.
Hasil penelitian yang dipaparkan menunjukkan sejumlah indikator dengan capaian relatif tinggi. Efektivitas pelaksanaan penyuluhan tercatat 83,61 persen, kualitas pelayanan 86,37 persen, dan praktik pertanian ramah lingkungan mencapai 84,20 persen.
Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Keterbatasan jumlah penyuluh, meningkatnya beban administrasi, serta belum optimalnya sinkronisasi program pemerintah pusat dengan kebutuhan pertanian daerah menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam sesi diskusi, perwakilan penyuluh dari berbagai kabupaten/kota di Bali turut menyampaikan pengalaman dan kondisi di wilayah kerja masing-masing. Mereka menekankan pentingnya penataan kelembagaan, pemerataan tenaga penyuluh, penguatan koordinasi lintas pemerintahan, serta penyesuaian indikator kinerja.
Penataan tersebut dinilai penting agar penyuluh tetap memiliki ruang dan waktu yang memadai untuk menjalankan tugas utamanya, yakni mendampingi, memfasilitasi, dan memberdayakan petani. Kehadiran penyuluh di tengah petani menjadi bagian penting dalam mengawal penerapan inovasi, meningkatkan kapasitas usaha tani, serta mendorong perubahan menuju pertanian yang lebih maju dan berdaya saing.
Prof. Oka menegaskan bahwa penyuluhan pertanian berkelanjutan tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target produksi. Lebih dari itu, penyuluhan harus mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani, memperbaiki kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Melalui FGD ini, berbagai pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan diharapkan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi model kebijakan penyuluhan pertanian yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan penyuluh dalam membangun sistem penyuluhan yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentukan oleh kebijakan dan inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan penyuluh menerjemahkan keduanya menjadi pengetahuan, keterampilan, dan perubahan nyata di tingkat petani. (DenBagus/DND)
Koresponden: Classia Dosen FP Udayana






Komentar