DENPASAR – Pengalihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan KTNA sebagai organisasi yang menaungi petani dan nelayan. Dengan koordinasi yang lebih dekat pada sektor teknis, program kerja KTNA diharapkan semakin selaras dengan arah kebijakan pembangunan pertanian serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb., menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, KTNA memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan petani dan nelayan sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.
“Dengan penguatan koordinasi ini, kita berharap KTNA semakin aktif menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi petani dan nelayan sekaligus ikut mengawal program-program pembangunan pertanian sampai di tingkat lapangan,” ujar Sunada.
Sunada menilai kolaborasi antara pemerintah dan organisasi petani perlu dibangun secara berkelanjutan. Tantangan pembangunan pertanian ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi petani dan nelayan yang memahami kondisi lapangan.
“Sinergi ini harus terus dijaga. Pemerintah memiliki program dan kebijakan, sementara KTNA memiliki jaringan serta pengalaman yang dekat dengan petani dan nelayan. Kalau kekuatan ini dipadukan, tentu akan memberikan dampak yang lebih besar,” ujarnya.
Ketua KTNA Provinsi Bali Nyoman Selamat mengatakan, audiensi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah antara KTNA dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
“KTNA ingin terus menjadi mitra strategis pemerintah. Penguatan koordinasi ini penting agar program yang menyentuh petani dan nelayan dapat dikawal bersama, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan di lapangan,” kata Nyoman Selamat.
HUT KTNA
Pengalihan leading sector tersebut akan ditandai dengan penyerahan administrasi dan legalitas secara resmi pada Jumat, 25 September 2026.
Momentum itu sekaligus dirangkaikan dengan HUT ke-54 KTNA. Kegiatan akan dikemas dalam sarasehan yang menghadirkan jajaran dinas terkait serta Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani).
Bagi KTNA Bali, peringatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Sarasehan diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengawal kepentingan petani dan nelayan di tengah dinamika pembangunan pertanian.
Perkuat Peran Penyuluh Swadaya
Sinergi KTNA dan Dinas Pertanian juga akan diarahkan pada peningkatan kapasitas penyuluh swadaya. Kedua pihak berencana menyusun pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kemampuan penyuluh swadaya dalam mendampingi petani.
Langkah ini dinilai strategis mengingat penyuluh swadaya memiliki kedekatan dengan komunitas petani. Posisi tersebut memungkinkan mereka menjadi penggerak inovasi sekaligus penghubung antara program pemerintah dan kebutuhan nyata di tingkat lapangan.
Dewan Pertimbangan Organisasi KTNA Provinsi Bali, Made Suparsa, mengatakan keberadaan penyuluh swadaya perlu mendapat perhatian lebih. Kedekatan dengan petani, menurutnya, merupakan modal penting untuk mempercepat penyampaian teknologi, inovasi, maupun informasi kebijakan pertanian.
“Penyuluh swadaya memiliki keunggulan karena mereka tumbuh dan bekerja di tengah masyarakat petani. Kalau kapasitasnya diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan, mereka bisa menjadi kekuatan besar dalam mengawal program pertanian sampai ke tingkat petani,” ujar Made Suparsa.
Menurutnya, penguatan penyuluh swadaya juga sejalan dengan semangat KTNA dalam mendorong kemandirian petani. Penyuluhan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan dari atas, tetapi perlu memperkuat tokoh-tokoh dan pelaku utama yang memiliki pengalaman serta dipercaya komunitasnya.
“Petani akan lebih mudah menerima inovasi dari orang yang dekat dengan mereka dan memahami kondisi lapangan. Karena itu, penyuluh swadaya harus kita dorong menjadi bagian penting dari gerakan pembangunan pertanian,” tambahnya.
Sunada menambahkan, penguatan kapasitas penyuluh swadaya dapat menjadi salah satu cara memperluas jangkauan pembangunan pertanian. Kehadiran mereka di tengah komunitas petani menjadi kekuatan yang dapat melengkapi peran penyuluh pemerintah.
Penyuluh swadaya merupakan bagian penting dalam ekosistem penyuluhan. Kalau kapasitas mereka diperkuat, tentu akan semakin banyak energi positif yang bisa digerakkan untuk mendukung program pertanian.
Bali Bersiap ke Rembug Nasional
Selain penguatan kelembagaan, audiensi juga membahas agenda KTNA Bali di tingkat nasional. Jajaran pengurus tengah mempersiapkan keikutsertaan dalam Rembug Paripurna KTNA Nasional dan Expo yang dijadwalkan berlangsung pada 18–21 September 2026 di Batu, Malang.
KTNA Bali berharap dukungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali semakin memperkuat keikutsertaan delegasi Bali dalam forum tersebut. Selain menjadi ajang konsolidasi nasional, Rembug Paripurna juga menjadi ruang bertukar pengalaman dan menyerap berbagai inovasi pertanian dari daerah lain.
Agenda jangka menengah juga mulai dipersiapkan. Kabupaten Badung telah ditetapkan sebagai tuan rumah PEDA KTNA Bali 2028.
Persiapan sejak dini dinilai penting agar PEDA tidak berhenti sebagai perhelatan organisasi, tetapi mampu menjadi etalase potensi dan kemajuan pertanian Bali. Gelar teknologi dan inovasi, pameran produk unggulan, temu usaha, hingga pertukaran pengalaman antarpelaku utama pertanian dan nelayan dapat menjadi bagian dari agenda tersebut.
Nyoman Selamat menegaskan, penguatan hubungan antara KTNA dan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk menyukseskan berbagai agenda tersebut.
“Yang kita bangun bukan hanya hubungan kelembagaan, tetapi kolaborasi. KTNA memiliki jaringan sampai ke petani dan nelayan, sementara pemerintah memiliki program dan kebijakan. Kalau keduanya berjalan seiring, tentu dampaknya akan lebih besar bagi pembangunan pertanian Bali,” tegasnya.
Audiensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali itu menjadi momentum penting bagi KTNA untuk memperkuat peran dan memperluas ruang kolaborasi. Dari pengalihan leading sector, peningkatan kapasitas penyuluh swadaya, hingga persiapan agenda nasional dan PEDA 2028, seluruh langkah diarahkan pada satu kepentingan, memperkuat petani dan nelayan serta menjaga ketahanan pangan Bali.(DenBagus)
Komentar