SERPONG – Kerja penyuluh pertanian di lapangan mendapat apresiasi. Peningkatan indeks pertanaman (IP), optimalisasi lahan (oplah), dan capaian cetak sawah rakyat (CSR) yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti pentingnya peran penyuluh dalam mengawal program pembangunan pertanian. Namun, capaian tersebut harus diiringi penguatan kompetensi, koordinasi kelembagaan, dan integritas aparatur.
Pesan itu mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Penyuluh Pertanian bagi Kelompok Substansi (Kelsi) Penyuluhan Pertanian se-Indonesia di Episode Hotel Gading Serpong, Jawa Barat, pada 10–11 Oktober 2026. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P., memberikan arahan strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia penyuluhan sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas Kementerian Pertanian. Kelsi Penyuluhan Pertanian Provinsi Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, S.P., M.Agb., yang juga Ketua Harian PERHIPTANI Bali turut mengikuti kegiatan tersebut.
Apresiasi tersebut menegaskan bahwa penyuluh memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata. Pendampingan petani, pengawalan teknologi, dan koordinasi di tingkat lapangan menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas serta memperkuat ketahanan pangan.
Meski demikian, tantangan pembangunan pertanian menuntut lebih dari sekadar pencapaian target. Dibutuhkan tata kelola yang efektif, kepemimpinan yang kompeten, strategi kerja yang terukur, serta perilaku aparatur yang menjunjung tinggi disiplin dan etika.
Empat arahan strategis yang disampaikan Idha menjadi perhatian penting bagi jajaran penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia.
Pertama, memperkuat koordinasi di tengah penataan kelembagaan. Seiring dengan penataan organisasi, ketenagaan penyuluh pertanian berpindah ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), sedangkan kelembagaan penyuluhan tetap berada di bawah BPPSDMP. Kondisi ini membutuhkan koordinasi yang solid agar pengelolaan ketenagaan, pembinaan kelembagaan, dan pelaksanaan tugas penyuluhan tetap berjalan selaras.
Perubahan organisasi hendaknya tidak menjadi penghambat pelayanan kepada petani. Sebaliknya, penataan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperjelas pembagian peran, memperkuat sinergi, dan memastikan program pembangunan pertanian tetap terlaksana secara efektif hingga tingkat lapangan.
Kedua, meningkatkan kompetensi manajerial dan profesionalisme. Hasil asesmen terhadap pejabat dan koordinator penyuluhan menjadi perhatian tersendiri. Dari 590 ketua tim kerja (katimker) yang mengikuti asesmen, sebanyak 61 orang memperoleh hasil disarankan. Sementara itu, dari sekitar 5.800 koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mengikuti asesmen, hanya 41 orang memperoleh hasil serupa.
Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek manajerial, sosial kultural, dan kesiapan psikologis sesuai tuntutan jabatan.
Kemampuan memimpin tim, membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan, serta mengambil keputusan secara tepat merupakan bekal penting bagi penyuluh yang mengemban tanggung jawab koordinasi. Kompetensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persyaratan jabatan, tetapi juga menentukan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Hasil asesmen perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pengembangan kapasitas secara profesional. Penilaian psikologis harus ditangani oleh pihak yang berwenang dengan tetap menjaga kerahasiaan dan martabat individu. Fokus pembinaan adalah memastikan setiap personel memperoleh tindak lanjut yang tepat dan kesempatan mengembangkan kompetensinya sesuai kebutuhan organisasi.
Ketiga, mengoptimalkan peran Kelsi dalam mempercepat program. Hasil asesmen dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi bahan bagi Kelsi Penyuluhan Pertanian untuk memetakan kebutuhan organisasi, mengidentifikasi hambatan, dan merancang strategi manajerial yang lebih efektif.
Peran Kelsi tidak berhenti pada urusan administratif. Kelompok substansi ini diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan menjadi langkah operasional, memperkuat koordinasi lintas unit, serta memastikan program prioritas Kementerian Pertanian terlaksana lebih cepat, tepat, dan berkualitas.
Perencanaan berbasis evaluasi memungkinkan persoalan teridentifikasi lebih dini dan langkah perbaikan disusun secara terukur. Dengan demikian, dukungan kepada penyuluh semakin optimal dan pendampingan petani dapat berjalan lebih efektif.
Keempat, menegakkan disiplin dan menjaga integritas. Selain kompetensi, Idha menekankan pentingnya kedisiplinan dan perilaku profesional. Jajaran Kementerian Pertanian diingatkan untuk menjauhi empat hal, yakni judi online, perselingkuhan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya.
Penegasan ini menjadi pengingat bahwa kecakapan teknis dan manajerial harus berjalan beriringan dengan integritas. Aparatur yang profesional tidak cukup hanya mampu mencapai target, tetapi juga harus menaati aturan, menjaga etika, dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diemban.
Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dibangun melalui kinerja sekaligus perilaku aparatur. Karena itu, disiplin dan integritas merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas pelayanan kepada petani. (DenBagus/DND)
Komentar