JEMBRANA – Sawah boleh kekurangan air, tetapi jangan sampai petani kekurangan perhatian. Berawal dari laporan petani di tingkat subak, penyuluh pertanian Kabupaten Jembrana mengawal aspirasi hingga berbuah bantuan penanganan kekeringan senilai Rp205.942.000. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wakil Gubernur Bali, Giri Prasta, untuk empat subak terdampak di Kabupaten Jembrana.
Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Balai Subak Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kamis (5/11). Bantuan ini menjadi langkah penting dalam penanganan dampak bencana kekeringan pada sektor pertanian. Bahkan, berdasarkan informasi dalam kegiatan tersebut, penyaluran ini merupakan yang pertama di Provinsi Bali untuk bantuan penanganan bencana kekeringan sektor pertanian melalui BPBD.
Prosesnya berawal dari persoalan nyata yang dihadapi petani. Terbatasnya ketersediaan air irigasi akibat kekeringan mulai mengancam keberlangsungan kegiatan usaha tani. Kondisi tersebut disampaikan petani melalui pengurus subak kepada penyuluh pertanian dan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kabupaten Jembrana.
Tidak sekadar menerima laporan, penyuluh bersama petugas POPT bergerak menghimpun informasi kondisi lapangan, mengidentifikasi kebutuhan petani, serta mendampingi pengurus subak dalam menyampaikan usulan penanganan kepada instansi terkait.
Di sinilah peran penyuluh menjadi penting. Mereka bukan hanya hadir memberikan pembinaan teknis budidaya, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Aspirasi yang semula disampaikan di lingkungan subak dikawal agar menjadi laporan yang terarah dan memperoleh tindak lanjut.
Upaya tersebut mendapat respons dari BPBD Kabupaten Jembrana dan BPBD Provinsi Bali. Melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana, aspirasi petani akhirnya mendapat perhatian dan dukungan nyata.
Empat subak yang menerima bantuan tersebut adalah Subak Peh, Subak Pangkung Buluh, Subak Tegaljati, dan Subak Manistutu Barat. Total bantuan sebesar Rp205.942.000 diharapkan dapat membantu penanganan dampak kekeringan sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian di wilayah terdampak.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Bali Giri Prasta menyerahkan bantuan secara simbolis. Turut hadir Bupati Jembrana, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana, serta para pekaseh dan perwakilan petani penerima bantuan.
Dari unsur penyuluh pertanian, hadir I Nyoman Widnyana Putra, S.P., yang bertugas mendampingi petani di Desa Kaliakah; Kuswanti, S.P., penyuluh Desa Banyubiru; serta Ahmad In'am, penyuluh Desa Manistutu. Kehadiran mereka menjadi bagian dari pendampingan dan pengawalan aspirasi petani sejak persoalan kekeringan mulai disampaikan.
Sementara itu, unsur kelembagaan subak diwakili Kelian Subak Peh, I Ketut Kaler; Kelian Subak Pangkung Buluh, I Ketut Merta; serta perwakilan Subak Manistutu Barat dan Subak Tegaljati. Keterlibatan pekaseh menunjukkan bahwa kelembagaan subak tetap menjadi unsur penting dalam menyampaikan kebutuhan dan memperjuangkan kepentingan petani.
Peristiwa ini sekaligus menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan teknologi budidaya. Penyuluh hadir sebagai fasilitator, komunikator, dan penghubung antara kebutuhan petani dengan program serta kebijakan pemerintah.
Di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, persoalan pertanian tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan teknis semata. Dibutuhkan kepekaan membaca kondisi lapangan, komunikasi yang efektif, serta koordinasi lintas instansi agar persoalan petani tidak berhenti sebagai keluhan.
Pengalaman di Jembrana memberikan pelajaran bahwa ketika aspirasi petani dikawal dengan baik, peluang hadirnya dukungan pemerintah semakin terbuka. Sinergi petani, pekaseh, penyuluh, petugas POPT, BPBD, dan Dinas Pertanian menjadi kekuatan penting dalam membangun ketangguhan sektor pertanian menghadapi bencana.
Penyuluh hadir, aspirasi petani terjembatani, pemerintah bergerak. Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya diukur dari hasil panen, tetapi juga dari seberapa cepat dan tepat kebutuhan petani mendapat perhatian. (DenBagus/DND)
Koresponden: Widnyana BPP Negara
Komentar