GIANYAR – Pupuk bersubsidi 2027 tak boleh sekadar berhenti sebagai angka di atas kertas. Ketepatan data menjadi pintu awal agar pupuk tersedia saat dibutuhkan dan benar-benar sampai kepada petani yang berhak.
Semangat itu mengemuka dalam pertemuan koordinasi penyusunan e-RDKK Pupuk Bersubsidi Tahun 2027 yang digelar Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukawati, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan berlangsung di halaman depan BPP Sukawati, Jalan Raya Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Suasananya pun jauh dari kesan formal. Para peserta duduk lesehan di bawah rindangnya pepohonan. Sederhana tempatnya, tetapi serius pembahasannya.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan PT Pupuk Indonesia, Koordinator BPP Sukawati, pengecer pupuk bersubsidi resmi wilayah Sukawati, para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kecamatan Sukawati, serta para pekaseh dari sejumlah subak di wilayah Guwang, Ketewel, dan Batubulan Kangin.
Pembahasan difokuskan pada pemutakhiran data kelompok tani, luas baku lahan, serta kebutuhan riil pupuk bersubsidi pada masing-masing subak. Data tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan e-RDKK 2027 agar alokasi pupuk tidak sekadar berdasarkan perkiraan, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Koordinator BPP Sukawati Ni Ketut Poliadi, S.P., mengatakan penyusunan e-RDKK harus berangkat dari kebutuhan nyata petani. Karena itu, pencermatan data dilakukan bersama PPL dan pekaseh agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan alokasi.
“Kami ingin data yang masuk dalam e-RDKK benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Karena itu, kami bersama PPL dan pekaseh terus melakukan pencermatan, terutama terkait luas lahan dan kebutuhan pupuk. Jangan sampai datanya kurang, tetapi jangan pula berlebihan. Prinsipnya, sesuai kebutuhan petani,” ujarnya.
Menurut Poliadi, PPL dan pekaseh memiliki peran penting karena mereka paling dekat dengan kondisi petani dan subak.
“PPL dan pekaseh menjadi mata dan telinga kami di lapangan. Apa yang menjadi kebutuhan petani harus bisa tergambar dengan jelas dalam data. Harapannya, ketika musim tanam tiba, pupuk sudah tersedia dan petani tidak lagi direpotkan persoalan administrasi maupun distribusi,” katanya.
Dari sisi distribusi, Hendra dari Pupuk Indonesia menegaskan pentingnya data e-RDKK yang akurat sebagai dasar perencanaan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kami di sisi distribusi tentu membutuhkan data yang jelas. Kalau data kebutuhan sudah akurat, perencanaan dan penyaluran pupuk juga bisa dilakukan lebih baik. Harapannya, pupuk yang dialokasikan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antarpihak, terutama antara PPL, pekaseh, pengecer, dan Pupuk Indonesia. Dengan koordinasi sejak awal, berbagai persoalan distribusi diharapkan dapat segera diantisipasi.
“Jangan menunggu ada persoalan baru berkoordinasi. Kalau ada perubahan kebutuhan atau kendala di lapangan, sebaiknya dikomunikasikan lebih awal. Dengan begitu, kita bisa mencari solusi bersama,” katanya.
Bagi petani, kepastian pupuk bukan sekadar persoalan administrasi. Ketersediaan pupuk berkaitan langsung dengan keberlangsungan budidaya dan produktivitas tanaman.
Salah seorang pekaseh yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan kebutuhan pupuk di tingkat subak harus dihitung berdasarkan kondisi lahan dan pola tanam petani.
“Bagi kami di subak, yang penting pupuk tersedia ketika dibutuhkan. Petani sudah menyiapkan lahan dan mengikuti jadwal tanam. Jangan sampai ketika tanaman membutuhkan pupuk, barangnya justru sulit diperoleh,” ujarnya.
Ia berharap penyusunan e-RDKK tidak berhenti sebagai pekerjaan administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi.
“Kami siap membantu memberikan data sesuai kondisi di subak. Yang kami harapkan sederhana, datanya benar, alokasinya sesuai, dan pupuknya bisa sampai ke petani tepat waktu,” katanya.
Pertemuan koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang menyatukan persepsi antara pihak yang berada di hulu hingga ujung distribusi. BPP bersama PPL dan pekaseh memastikan data kebutuhan petani, sementara Pupuk Indonesia dan pengecer mempersiapkan dukungan dari sisi penyaluran.
Dengan koordinasi sejak dini, penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2027 di Kecamatan Sukawati diharapkan berlangsung tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat sasaran.
Sebab, e-RDKK bukan sekadar daftar kebutuhan pupuk. Di balik setiap angka terdapat lahan yang harus ditanami, petani yang harus berproduksi, dan pangan yang harus terus dijaga. (DenBagus)
Komentar