Dari Seminar Nasional dan Kongres IV PAPPI: “Penyuluhan Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan”

Dari Seminar Nasional dan Kongres IV PAPPI:

“Penyuluhan Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan”

Seminar Nasional dan Kongres IV PAPPI di Bali tegaskan peran penyuluhan kian vital menghadapi perubahan iklim, disrupsi digital, dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Indonesia tengah menghadapi krisis tenaga penyuluh. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia (PAPPI) Dr. Siti Amanah mengungkapkan masih dibutuhkan lebih dari 34 ribu penyuluh tambahan untuk mencapai target ideal satu desa satu penyuluh.

“Jumlah penyuluh lintas sektor saat ini baru sekitar 246 ribu hingga 300 ribu orang. Padahal, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar,” tegas Siti dalam Seminar Nasional dan Kongres IV PAPPI di Swiss Belhotel, Kuta, Bali, Kamis (11/9).

Acara yang digelar PAPPI bersama Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University ini mengusung tema besar “Quo Vadis Penyuluhan dan Pemberdayaan dalam Perspektif Sistemik”. Forum hybrid itu menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Rektor IPB University Prof. Dr. Arif Satria, Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian drh I Gusti Made Ngurah Kuswandana, MM, CGCAE., dan Vice President CSR PT Petrokimia Gresik Kadek Ardhika Widya Kresna. Ketua Harian DPW Perhiptani Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, S.P., M.Agb,.

Bahas Tiga Isu Besar

Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi, M.Si. Guru Besar Penyuluhan Pertanian dari Universitas Udayana didaulat sebagai moderator membedah tiga subtema utama: transformasi sistem penyuluhan dan komunikasi pembangunan di era disrupsi, transformasi sosial-ekonomi dan budaya untuk agromaritim berkelanjutan, serta isu keadilan, inklusi sosial, kesetaraan gender, pemberdayaan komunitas, dan CSR.

Strategis Hadapi Disrupsi

Menurut Siti, layanan penyuluhan kini tengah bertransformasi dari model konvensional menuju pendekatan berbasis permintaan (demand driven). “Penyuluhan bukan sekadar transfer teknologi. Lebih dari itu, ia harus mampu membangun jejaring, resiliensi, dan kemandirian masyarakat,” ujarnya.

Rektor IPB University Prof. Arif Satria menambahkan, penyuluhan menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan bangsa. “Perubahan iklim, transformasi digital, hingga ketimpangan sosial-ekonomi menuntut adanya pendekatan baru yang lebih inklusif dan berorientasi masa depan,” katanya.

Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian, drh. I Gusti Made Ngurah Kuswandana, MM, CGCAE menegaskan pentingnya transformasi sistem penyuluhan agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan petani.

“Transformasi sistem penyuluhan bukan hanya soal digitalisasi atau efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut integritas para penyuluh di lapangan,” ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan tiga pesan penting yang harus selalu dipegang penyuluh pertanian. “Kalau mau tidur nyenyak, ada tiga hal yang harus diingat. Jangan fiktif, jangan markup, dan jangan ada aliran dana masuk ke kantong pribadi,” tegasnya.

Menurut Ngurah Kuswandana, penyuluh adalah garda terdepan dalam mendampingi petani. Karena itu, integritas menjadi pondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program pertanian berjalan efektif dan tepat sasaran.

Seminar nasional ini menjadi penting bukan semata karena mempertemukan para ahli, akademisi, dan praktisi dari berbagai bidang, tetapi juga karena kualitas pemikiran yang dipresentasikan. Makalah para narasumber dan pemakalah tidak berhenti sebagai karya akademis, melainkan hadir sebagai sumber inspirasi nyata bagi praktik penyuluhan dan pemberdayaan di masa depan.

Forum ini juga dipandang berpotensi besar melahirkan gagasan segar serta rekomendasi kebijakan strategis. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan pembangunan hari ini, tetapi juga mampu menjawab tantangan bangsa di masa mendatang.

Dengan kehadiran akademisi, praktisi, pemerintah, dan dunia usaha dari berbagai penjuru Tanah Air, Kongres IV PAPPI diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran penyuluhan dan pemberdayaan dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.