Komando Tunggal Penyuluh, Jalan Menuju Swasembada Pangan

Komando Tunggal Penyuluh, Jalan Menuju Swasembada Pangan

Pemindahan penyuluh pertanian ke pusat di bawah Kementerian Pertanian tengah menjadi sorotan. Janji kesejahteraan memang penting, tetapi persoalan mendasar bukan sekadar gaji. Penyuluh di lapangan masih menghadapi tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah yang membuat arah pembangunan pertanian kabur. Jika komando tetap ganda, maka pemindahan hanya akan jadi formalitas administratif, bukan solusi.

Kami para penyuluh sering berseloroh “Kerja kita ini mirip LDR. Gajinya di satu tempat, kerjaannya di tempat lain, komandannya di mana-mana.” Candaan ini menggambarkan realita sehari-hari turun ke sawah, mencari solusi saat tanaman diserang hama, menghadapi harga pupuk yang melonjak, dan sekaligus menjawab kebingungan petani. Namun, arah pembangunan pertanian yang seharusnya jelas justru kerap kabur.

Saat ini, penyuluh berada dalam tarik-menarik kepentingan. Dari pusat ada target swasembada, dari daerah ada program pariwisata dan agenda politik lokal. Akibatnya, penyuluh sering bingung memberi jawaban pada petani: “Pak, sebenarnya kita harus ikut yang mana?” Kondisi ini tidak hanya melelahkan penyuluh, tetapi juga membuat petani ragu pada kebijakan negara.

Pemindahan ke Pusat, Harapan atau Formalitas?

Belakangan, wacana besar bergulir penyuluh akan dipindahkan ke pusat, langsung di bawah Kementerian Pertanian. Janjinya, agar lebih fokus dan lebih sejahtera. Pertanyaan kami sederhana apakah ini sekadar perpindahan gaji, atau benar-benar perubahan arah?
Sebab, kalau komando masih ganda, penyuluh tetap menjadi bola pimpong, dan pemindahan hanya akan jadi formalitas administratif.

Yang paling kami harapkan adalah kepastian arah. Bayangkan, jika semua penyuluh berbicara dengan bahasa yang sama, visi yang sama, dan strategi yang sama, betapa cepat target swasembada bisa terwujud. Program pusat bisa dijalankan dengan konsisten tanpa harus berbenturan dengan kepentingan politik daerah yang sering berubah setiap pergantian kepala daerah.

Penyuluh sebagai Jembatan Pangan

Penyuluh bukan sekadar “guru tani”. Kami adalah jembatan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Jika jembatan ini kokoh, maka petani bisa menyeberang menuju keberhasilan dengan lebih percaya diri. Tetapi jika jembatan ini rapuh karena tarik-ulur kepentingan, maka petani akan terus terjebak di tengah jalan.

Kekhawatiran kami sederhana: jangan sampai pemindahan ini hanya berhenti di soal administrasi. Jangan reduksi penyuluh menjadi sekadar “mesin slip gaji”. Kami ingin pemindahan ini menyentuh substansi arah, visi, dan strategi pembangunan pertanian nasional. Karena masa depan pangan bangsa bukan ditentukan di ruang rapat, melainkan di sawah dan ladang tempat kami mendampingi petani.

Penyuluhan pertanian bukan soal status ASN atau gaji semata. Ini adalah soal masa depan pangan negeri. Masa depan yang setiap hari kami rawat di bawah terik matahari, di sawah yang becek, di ladang yang penuh tantangan bersama petani yang tak pernah berhenti memberi makan bangsa.

Pada akhirnya, pemindahan penyuluh ke pusat akan sia-sia jika hanya berhenti pada urusan administrasi. Yang dibutuhkan bukan sekadar gaji, melainkan komando tunggal dan arah pembangunan yang konsisten. Tanpa itu, penyuluh hanya akan tetap terjebak sebagai korban tarik ulur kepentingan, dan petani kehilangan kepastian.