Distribusi Pupuk ke KDMP, Penyuluh Hanya Pendamping

Distribusi Pupuk ke KDMP, Penyuluh Hanya Pendamping

Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi bersama pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pekaseh, dan pangliman subak memperkuat koordinasi terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi di pengecer KDMP Bongkasa Pertiwi. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang mengalihkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi ke Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih/KDMP).

Regulasi ini bertujuan memastikan prinsip 7T, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima, sehingga subsidi pupuk menjadi lebih efektif dan benar-benar menyasar petani yang berhak. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan distribusi dan pemantauan melalui sistem berbasis elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Selama ini, tata niaga pupuk dinilai rawan penyimpangan. Ketidaksesuaian antara data petani, luas lahan, dan jumlah pupuk yang disalurkan kerap memunculkan persoalan, bahkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai celah yang harus dibenahi, termasuk untuk melindungi penyuluh pertanian yang selama ini rentan terseret masalah akibat ketidaktepatan data distribusi komoditas strategis penopang sistem pangan nasional.

Melalui skema baru ini, KDMP diharapkan menjadi agen distribusi yang lebih dekat dengan petani, memangkas jalur distribusi yang selama ini dinilai berbelit dan mahal, sekaligus memperkuat pengawasan berbasis desa dan subak.

Penyuluh Pertanian wilayah binaan, Ni Kadek Ayu Widayanthi, S.P., menegaskan bahwa peran penyuluh kini difokuskan sebagai pendamping. “Dalam penebusan pupuk, kami hanya mendampingi agar proses berjalan sesuai aturan. Penyaluran sepenuhnya menjadi tanggung jawab koperasi,” ujarnya.

Koordinator BPP Kecamatan Abiansemal, Gagus Rai Parwata, S.P., menekankan pentingnya validasi data dalam sistem e-RDKK. Menurutnya, kegiatan koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Setiap anggota kelompok tani diminta memeriksa kembali nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), luas lahan, serta jenis komoditas yang diusulkan. “Perbaikan e-RDKK bukan sekadar administrasi, tetapi sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk bersubsidi. Data yang valid akan memastikan pupuk benar-benar sampai kepada petani yang berhak,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem berbasis e-RDKK juga menjadi instrumen penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta mendukung penerapan prinsip 7T secara konsisten di lapangan.

Sementara itu, KDMP Bongkasa Pertiwi tidak hanya membidangi penjualan pupuk bersubsidi, tetapi juga sembako, gas elpiji, dan layanan BRIlink. Untuk pupuk bersubsidi, penanggung jawabnya I Gusti Agung Wahyu Mirah.

Hingga kini, koperasi telah menyalurkan 13 ton pupuk di sejumlah munduk, yakni Munduk Jempeng Atas, Munduk Tegeh Kori, Sukajati, dan Tabah yang tengah memasuki masa tanam padi. KDMP Bongkasa Pertiwi juga menangani penebusan pupuk untuk Subak Karang Dalem dengan luas lahan mencapai 228 hektare.

KDMP Desa Bongkasa Pertiwi berdiri pada 2025 dengan jumlah anggota 145 orang. Modal koperasi bersumber dari setoran anggota yang kini mencapai Rp 75 juta, terdiri atas iuran pokok Rp 500 ribu dan iuran wajib bulanan Rp 10 ribu. Kepala desa dalam KDMP, sekaligus sebagai penanggung jawab sangat mendukung program pertanian, menuju swasembada pangan sesuatu amanat presiden.

Susunan pengurus KDMP Desa Bongkasa Pertiwi yakni Ketua Ni Putu Yuni Indah Lestari, Wakil Bidang Anggota Ni Nyoman Suardani, Wakil Bidang Usaha Ni Wayan Sriasih, Sekretaris I Gusti Agung Wahyu Mirah, serta Bendahara Ni Komang Frety Ciptani.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, subak, koperasi, dan penyuluh, distribusi pupuk bersubsidi diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa.

Koresponden: Agung DPD Perhiptani Badung

Editor: Widianta