Satu Komando untuk Presisi

Evaluasi 2025:

Satu Komando untuk Presisi

Agenda Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Rapat Sabha Utama I, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Selasa (25/11). Kegiatan dibuka langsung oleh Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian, Putu Desy Darma Susantini, S.Si., M.Si., yang hadir mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Desy menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin akhir tahun, tetapi momentum untuk menata sistem kerja penyuluhan. Ia menyoroti perlunya singkronisasi data, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar penyuluhan di Bali dapat bergerak lebih presisi dan berdampak bagi petani.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan pertanian melalui sistem yang terintegrasi. Penyuluhan bukan hanya soal transfer teknologi, tetapi juga membentuk kemampuan, pengetahuan, hingga sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Karena itu, penyelarasan program harus dilakukan agar penyuluhan benar-benar efektif, efisien, terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paparan evaluasi yang disampaikan oleh Dice Fice Siska Ndoen, SST., M.Agb., memperlihatkan bahwa penyuluhan Bali sepanjang 2025 bekerja dalam tekanan sumber daya. Keterbatasan SDM penyuluh, sarana-prasarana yang belum memadai, hingga terbatasnya anggaran menjadi tantangan yang terus berulang. Belum lagi persoalan sosial dan kelembagaan petani: partisipasi yang rendah, karakter petani yang beragam, hingga dinamika kelompok tani yang tidak selalu stabil.

Meski begitu, kinerja penyuluh tetap mendapat apresiasi. Dice menyebut para penyuluh sudah bekerja luar biasa di lapangan, bahkan sering kali melampaui kemampuan sarana yang tersedia. “Banyak keterbatasan, tetapi semangat mereka tidak pernah surut,” ujarnya. Karena itu, diperlukan solusi terpadu untuk memperkuat peran penyuluh dan meningkatkan daya geraknya di lapangan.

Salah satu fokus penguatan tahun ini adalah menegaskan kembali peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai komando strategis pertanian di tingkat kecamatan. BPP diharapkan menjadi simpul data, pusat gerakan, dan titik koordinasi utama penyuluhan. Penguatan ini tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga dukungan penuh dalam bentuk SDM, sarpras, dan pembiayaan.

Dalam konteks swasembada pangan, peran penyuluh semakin strategis. Program Luas Tambah Tanam (LTT) menuntut pendampingan intensif, akurasi data, dan respons cepat terhadap dinamika lapangan. Tanpa konsolidasi komando dan tata kelola yang lebih presisi, kerja besar LTT tidak akan berjalan maksimal.

Evaluasi 2025 ini akhirnya menjadi ruang untuk menegaskan bahwa penyuluhan harus bergerak dalam satu komando. Bukan hanya dalam struktur kelembagaan, tetapi juga dalam keseragaman data, metode kerja, hingga fokus pendampingan. Dengan konsolidasi itu, penyuluh Bali diharapkan bisa bekerja lebih presisi, lebih cepat, dan lebih berdampak bagi petani.

Di tengah segala kekurangan, satu hal tetap sama: semangat penyuluh yang tidak pernah padam. Evaluasi ini menjadi pengingat bahwa mereka tetap berdiri di garis depan—menjaga produksi, mengawal petani, dan memastikan masa depan pangan Bali tetap terjaga. (TrioB)