Bali Perketat Pengawasan Sarana Pertanian

Bali Perketat Pengawasan Sarana Pertanian

Pemerintah Provinsi Bali memperkuat pengawasan peredaran sarana pertanian untuk memastikan kebutuhan petani tersedia tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran. Penguatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sabha Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Selasa (26/5).

Rapat koordinasi meliputi Kepala Dinas Pertanian yang membidangi pertanian kabupaten/kota se-Bali, Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bali, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi Penyuluh dan Kinerja Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota se-Bali, penyuluh pertanian pendamping wilayah binaan, hingga perwakilan Pupuk Indonesia Provinsi Bali.

Selain membahas pengawasan sarana produksi pertanian, forum tersebut juga meluncurkan penyaluran pupuk bersubsidi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengawal program pertanian di lapangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ni Made Widiani, SH, MSi, menyampaikan serapan subsidi pupuk di Provinsi Bali hingga awal Mei rata-rata masih berada di angka sekitar 50 persen.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar distribusi dan pemanfaatan pupuk dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, bantuan Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan dukungan berupa pupuk organik padat dan pupuk organik cair (POC) untuk membantu kebutuhan petani.

Sementara itu, dari PT. Pupuk Indonesia, Taufik, menjelaskan adanya tambahan pupuk subsidi urea dalam bentuk prill selain bentuk granular yang selama ini telah digunakan petani.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian Provinsi Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, SP, M.Agb., menekankan pentingnya mendorong koordinasi kegiatan penyuluhan dengan pemerintah daerah. Termasuk pengajuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) bantuan pemerintah melalui aplikasi E-Banper serta optimalisasi penyebarluasan informasi melalui Kelompencapir Digital.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara Dinas dan penyuluh menjadi faktor penting keberhasilan program pertanian.

“PPL dan dinas harus tetap berhubungan baik dan berkolaborasi dalam mengawal program Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Peran penyuluh pertanian juga menjadi bagian penting dalam pengawasan pupuk bersubsidi. Sebab, pengawalan dilakukan mulai dari tahap perencanaan melalui penyusunan RDKK hingga proses verifikasi dan validasi penyaluran di lapangan.

Dengan tercapainya koordinasi tersebut, pengawasan sarana pertanian di Bali diharapkan semakin efektif sehingga distribusi bantuan dan sarana produksi dapat tepat sasaran serta mendukung peningkatan produksi pertanian. (Jikwid/Ratna Dewi)