Pupuk Tak Lagi Nyasar, Kini Tepat di Tangan Petani

Pupuk Tak Lagi Nyasar, Kini Tepat di Tangan Petani

Distribusi pupuk subsidi kini semakin diperketat. Pemerintah memastikan penyaluran benar-benar mengikuti prinsip 7T, tepat sasaran, jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Untuk mengawalnya, Kementerian Pertanian terus membenahi sistem distribusi berbasis digital. Melalui i-Pubers dan integrasi data e-RDKK dengan data kependudukan, celah kebocoran hingga praktik percaloan dipangkas.

Skema baru ini membuat petani tak lagi direpotkan prosedur berulang. Cukup dengan KTP, pupuk bisa ditebus di Kios Pupuk Lengkap (KPL). Akses jadi lebih cepat, kepastian hukum lebih jelas.

Di sisi harga, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) 2026 yang wajib dipatuhi kios. Rinciannya, Urea Rp1.800/kg, NPK Phonska Rp1.840/kg, ZA Rp1.360/kg, dan pupuk organik Rp640/kg.

Di Kabupaten Bangli, serapan pupuk subsidi berklasifikasi stabil. Empat kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani menjadi basis pertanian dari pangan hingga hortikultura. Komoditas seperti padi, jagung, bawang merah, cabai, perkebunan hingga perkebunan masih mendominasi pemanfaatan pupuk subsidi.

Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga krusial. Mereka mendampingi petani sejak penyusunan RDKK hingga penebusan di kios resmi.

Di wilayah binaan Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, subsidi pupuk tahun 2026 sebagian besar diutamakan untuk bawang merah dan sebagian kecil cabai. Dari 103 kelompok tani/subak/KWT, sebanyak 14 kelompok aktif pengampunan pupuk di CV Makmur Tani Mesari, kios yang mulai beroperasi akhir 2025.

Total rencana kebutuhan pupuk NPK Phonska mencapai 178.680 kg. Hingga 6 April 2026, realisasi penebusan Musim Tanam I sudah menyentuh 38.600 kg atau 56,60 persen dari target 68.190 kg.

Jika dikonversi dengan HET Rp1.840/kg, nilai serapan pupuk oleh petani mencapai sekitar Rp71,02 juta.

Penyuluh Pertanian Wilayah Binaan Desa Songan B, Wayan Darmayuda, SP., mengatakan sistem digital yang diterapkan saat ini sangat membantu memastikan pupuk tepat sasaran.

“Dengan i-Pubers dan e-RDKK, penyaluran pupuk jauh lebih lancar. Petani cukup membawa KTP untuk pengampunan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi percaloan,” ujarnya di BPP Kintamani Timur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Ia menambahkan, tingginya serapan pupuk di wilayahnya juga mempengaruhi dominasi komoditas bawang merah. “Hampir 90 persen pupuk dimanfaatkan untuk bawang merah, sisanya untuk cabai. Ini sesuai dengan potensi dan pola usaha tani di Songan B,” jelasnya.

Di balik tertibnya penyaluran pupuk subsidi di Songan B, peran penyuluh tak bisa dikecualikan. Darmayuda, menjadi salah satu garda depan yang memastikan data petani valid hingga proses penebusan berjalan lancar.

Sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di wilayah binaan Desa Songan B, BPP Kintamani Timur, ia aktif mendampingi petani mulai dari penyusunan e-RDKK hingga pengawalan penebusan pupuk di kios resmi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, namun juga persuasif agar petani memahami pentingnya penggunaan pupuk sesuai dosis dan kebutuhan lahan.

“Pendampingan ini penting agar petani tidak hanya mudah mendapatkan pupuk, tapi juga tepat dalam pemanfaatannya,” ujarnya.

Dengan sistem yang semakin transparan dan berbasis digital, distribusi subsidi pupuk diharapkan benar-benar menjadi penopang utama produktivitas pertanian bukan lagi celah permainan pihak tak bertanggung jawab.

Koresponden: Yuda

Editor: JikWid