“Curhatan Kadis Pertanian Bali di Hadapan Ketua Komisi IV DPR RI”

“Curhatan Kadis Pertanian Bali di Hadapan Ketua Komisi IV DPR RI”

Di hadapan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. I Wayan Sunada, S.P., M.Agb., menyampaikan sederet persoalan yang kini membayangi sektor pertanian di Pulau Dewata. Mulai dari alih fungsi lahan, minimnya regenerasi petani, hingga keterbatasan air irigasi yang semakin mengkhawatirkan.

“Dalam lima tahun terakhir, alih fungsi lahan di Bali begitu masif, mencapai sekitar 1.334 hektare,” ungkap Sunada. Kondisi itu diperparah oleh dominasi petani usia lanjut. “Rata-rata petani kita sudah berumur. Regenerasi menjadi tantangan besar bagi masa depan pertanian Bali,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya tengah mengembangkan program smart farming agar anak muda kembali tertarik pada dunia pertanian. “Tahun ini kami mulai pengembangan di empat kabupaten: Karangasem, Badung, Tabanan, dan Jembrana,” terang Sunada.

Selain itu, Bali juga tengah gencar memanfaatkan lahan pekarangan untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama komoditas cabai yang kerap memicu inflasi. “Tahun ini kami sudah menyalurkan 40 ribu bibit cabai, 25 ribu bibit terong, dan 30 ribu bibit tomat secara gratis kepada masyarakat. Kalau setiap kepala keluarga menanam 10 pohon cabai saja, masyarakat tak perlu lagi membeli cabai di pasar,” ujarnya.

Sunada juga menyinggung ancaman pemanasan global yang semakin nyata. “Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap pertanian. Tahun 2023, El Nino berkepanjangan membuat kami kehilangan satu musim tanam karena ketiadaan air,” jelasnya.

Kendala lain yang mendesak adalah kualitas jaringan irigasi. Dari hasil pendataan, terdapat sekitar 1.800 titik jaringan irigasi bocor atau tidak layak pakai. “Untuk meningkatkan produksi, tidak cukup hanya mengandalkan benih unggul atau pupuk. Kuncinya adalah air. Tanpa air, kami tidak bisa menanam,” tegasnya.

Sunada pun memohon dukungan Komisi IV agar perbaikan jaringan irigasi dapat direalisasikan pada awal tahun 2026. “Data sudah kami sampaikan ke Kementerian Pertanian. Mohon dukungan Ibu Ketua agar usulan ini bisa terealisasi,” pintanya di hadapan rombongan.

Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan). “Traktor masih sangat terbatas. Saat petani panen raya dan hendak menanam kembali, mereka harus menunggu giliran karena jumlah traktor tidak mencukupi. Ini menghambat ritme tanam dan produksi,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyampaikan permasalahan nyata di lapangan. Ia menegaskan, Komisi IV akan mengawal berbagai usulan tersebut dalam pembahasan dengan kementerian terkait.

“Kami akan mendorong agar perbaikan jaringan irigasi dan penguatan program smart farming bisa menjadi prioritas nasional. Bali adalah contoh daerah dengan potensi besar, tapi juga tantangan besar,” ujar Titiek.

Ia menambahkan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak bisa berjalan tanpa dukungan penuh terhadap petani. “Regenerasi petani dan modernisasi alat pertanian harus sejalan. Pemerintah pusat bersama daerah harus memperkuat kerja sama agar sektor pangan kita tetap tangguh menghadapi perubahan iklim dan tekanan global,” tandasnya. (jikwid)