“Perkuat Sinergi, BBRMP Bali Kumpulkan Katimker”.

“Perkuat Sinergi, BBRMP Bali Kumpulkan Katimker”.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Bali memperkuat sinergitas dan koordinasi penyuluhan pertanian dengan mengundang Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian (Katimker) kabupaten/kota se-Bali dalam rapat koordinasi yang digelar usai pengalihan penyuluh pertanian ke Kementerian Pertanian.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena baru pertama kali dilaksanakan setelah lima bulan resmi bergabungnya penyuluh pertanian daerah ke pusat Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025.

Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Bali, Drh. I Made Rai Yasa, M.P. mengatakan, BBRMP Bali selaku Direktur Wilayah kini dituntut memahami secara menyeluruh database program Kementerian Pertanian, mulai dari Klompencapir Digital, Luas Tambah Tanam (LTT), hingga sistem penderasan Informasi.

“Seluruh jajaran harus memiliki pemahaman yang sama terkait data dan program Kementan. Koordinasi antardaerah harus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya di hadapan para Katimker dan penanggung jawab LTT se-Bali.

Dalam arahannya, Rai Yasa, juga menyoroti menurunnya produksi padi di Bali dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi di sejumlah wilayah.

Menurutnya, salah satu langkah yang perlu didorong adalah peningkatan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian. Selain itu, masih tingginya lahan tidur yang belum tergarap juga menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Lahan yang belum dimanfaatkan harus mulai dioptimalkan. Ini menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan swasembada pangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Pengelolaan Penyuluhan Pertanian (Kelsi) Provinsi Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, SP., M.Agb., menekankan pentingnya koordinasi yang cepat dan intensif antarwilayah.

Ia mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul di lapangan segera dikomunikasikan sehingga tidak berkembang menjadi kendala yang lebih besar.

“Komunikasi harus cepat. Jika ada masalah di lapangan segera disampaikan agar bisa langsung dicarikan solusi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, masing-masing Katimker kabupaten/kota turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di daerah, mulai dari pendataan, capaian LTT, optimalisasi lahan hingga kendala pendampingan petani di lapangan. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi penyuluhan pertanian di Bali pasca pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat. (JikWid/Atmika)