Bappenas-World Bank Uji Skema Baru Subsidi Pupuk di Penebel

Bappenas-World Bank Uji Skema Baru Subsidi Pupuk di Penebel

TABANAN – Pemerintah mulai mematangkan skema baru penyaluran bantuan pupuk bagi petani. Kabupaten Tabanan disiapkan menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pembelian Pupuk yang tengah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama World Bank.

Rencana tersebut disosialisasikan kepada petani dan penyuluh pertanian dalam kunjungan tim Bappenas dan World Bank di Kecamatan Penebel, Kamis (9/7). Kegiatan dihadiri Noor Avianto dari Bappenas, Heru Prama Yuda dari World Bank, Kelsi Penyuluh Pertanian Provinsi Bali I Ketut Arya Sudiadnyana, mewakilan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BPPSDM), Guru Besar Universitas Udayana Prof. Kartini, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Bali, Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kecamatan Penebel, AAE Pupuk Indonesia, serta perwakilan petani dari Subak Buruan, Subak Tajen, dan Subak Pesagi.

Sebelum sosialisasi, tim melakukan pengambilan sampel tanah di Subak Buruan untuk mengetahui tingkat kesuburan lahan. Hasil analisis menunjukkan kondisi tanah masih memerlukan perbaikan. pH tanah tergolong agak masam, kandungan nitrogen dan bahan organik rendah, sedangkan fosfor dan kalium berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil tersebut, tim merekomendasikan penggunaan kapur pertanian untuk meningkatkan pH tanah serta memperbanyak aplikasi pupuk organik guna memperbaiki kandungan bahan organik sekaligus menjaga kesuburan lahan secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Heru Prama Yuda menjelaskan Kabupaten Tabanan direncanakan menjadi lokasi uji coba Program BLT Pembelian Pupuk dengan melibatkan sekitar 2.000 petani. Melalui skema tersebut, setiap petani penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta per hektare setiap musim tanam yang ditransfer langsung ke rekening atau dompet digital (e-wallet).

"Melalui skema ini petani memiliki fleksibilitas lebih besar untuk membeli pupuk sesuai kebutuhan di lapangan. Harapannya bantuan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran," jelas Heru.

Konsekuensinya, petani yang mengikuti program tersebut tidak lagi menebus pupuk bersubsidi melalui mekanisme e-RDKK. Dana bantuan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk membeli pupuk sesuai kondisi lahan dan kebutuhan usaha tani.

Sementara itu, Noor Avianto menyampaikan harapannya agar petani di Kecamatan Penebel dapat menjadi bagian dari pilot project tersebut. Menurutnya, pola bantuan langsung ini tidak hanya memberi keleluasaan kepada petani, tetapi juga berpotensi menyederhanakan proses administrasi.

"Jika proses verifikasi dan validasi dapat disederhanakan, penyuluh pertanian akan memiliki lebih banyak waktu untuk fokus melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani," ujarnya.

Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari peserta, meski sejumlah catatan turut disampaikan. Mewakili pekaseh, Made Buana mengapresiasi pelaksanaan uji tanah karena memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kesuburan lahan sawah di wilayahnya.

Ia juga mendukung rencana Program BLT Pembelian Pupuk, namun menilai sosialisasi yang lebih luas tetap diperlukan. Menurutnya, sebagian besar petani telah lama terbiasa memperoleh pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK sehingga perubahan mekanisme membutuhkan masa adaptasi.

"Kami berharap sebelum program diterapkan dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh anggota subak agar petani benar-benar memahami mekanisme yang baru," katanya.

Masukan juga disampaikan Kelsi Penyuluh Pertanian Provinsi Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana. Ia menegaskan pupuk merupakan faktor produksi yang sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Selama ini sistem pupuk bersubsidi melalui e-RDKK telah memberikan manfaat besar bagi petani, meskipun di lapangan masih ditemui sejumlah kendala dalam penyalurannya.

Menurut Arya, Program BLT Pembelian Pupuk berpotensi menjadi alternatif solusi. Namun desain program perlu mempertimbangkan karakteristik pertanian di Bali, terutama karena pergantian petani penggarap pada lahan sawah cukup sering terjadi setiap musim tanam.

"Kondisi ini perlu diantisipasi sejak awal agar mekanisme penyaluran bantuan tetap tepat sasaran ketika terjadi pergantian penggarap lahan," tegasnya.

Menutup kegiatan tersebut, Heru Prama Yuda menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan petani, pekaseh, penyuluh pertanian, dan seluruh peserta. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan desain Program BLT Pembelian Pupuk sebelum diputuskan untuk diimplementasikan sebagai proyek percontohan.

Ia juga membuka peluang dilaksanakannya pertemuan lanjutan dengan petani di Kecamatan Penebel guna membahas lebih rinci mekanisme pelaksanaan program.

Melalui forum tersebut, pemerintah memperoleh berbagai masukan strategis, mulai dari kesiapan petani menghadapi perubahan skema subsidi, mekanisme penyaluran bantuan, hingga perlunya sosialisasi secara bertahap. Berbagai masukan itu diharapkan mampu menyempurnakan desain Program BLT Pembelian Pupuk sehingga implementasinya benar-benar efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi petani.

Koresponden: Ida Bagus Gde Dwijayanta (BPP Penebel Tabanan)

Editor: JikWid