Arya: “Anak Kandung Menteri, Penyuluh Harus Tetap Solid”

Arya:

“Anak Kandung Menteri, Penyuluh Harus Tetap Solid”

Di tengah dinamika kelembagaan penyuluhan pertanian pasca penarikan penyuluh daerah ke pemerintah pusat, soliditas dan kejernihan informasi menjadi hal krusial. Ketua Harian DPD Perhiptani Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, SP, M.Agb., tekanan penyuluh harus tetap tenang, tidak mempengaruhi isu-isu yang berseliweran, dan fokus menjalankan tugas pendampingan petani.

Arahan tersebut disampaikannya dalam sesi pelatihan pada kegiatan sharing ilmu DPD Perhiptani Kabupaten Klungkung. Arya yang juga menjabat sebagai Kelompok Substansi Penyuluhan Pertanian (Kapoksi) Provinsi Bali menekankan pentingnya memahami garis koordinasi vertikal dalam struktur baru penyuluhan.

“Perhatian garis vertikal kelembagaan agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Sejak penyuluh pertanian daerah ditarik ke pusat, tentu ada perubahan mekanisme koordinasi yang harus kita pahami bersama,” tegasnya.

Menurutnya, masa transisi kebijakan seringkali memunculkan berbagai informasi yang belum tentu utuh dan terverifikasi. Jika tidak disikapi secara bijak, kondisi tersebut bisa memicu kegaduhan di tingkat bawah.

"Banyak berita dan informasi yang berseliweran. Setiap informasi yang saya terima, saya saring terlebih dahulu. Selanjutnya saya bahas secara berjenjang bersama Katimker kabupaten/kota agar tidak menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut mencakup pengaturan ketenagaan penyuluhan, sinkronisasi program, administrasi kepegawaian, hingga berbagai dinamika lain yang terus berkembang dalam sistem penyuluhan.

Dalam kesempatan itu, Arya juga membedah secara terbuka kondisi kelembagaan penyuluhan pertanian di Bali. Ia mengungkapkan bahwa sebelum definitif ditetapkan sebagai Kapoksi Bali, dirinya sudah menerima mandat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan sebelum awal tahun 2026.

Tugas tersebut tidak ringan. Ia harus memastikan validitas data 425 penyuluh di Bali, temuan keberadaan dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), menata sistem absensi, hingga menyelaraskan program serta merespons cepat berbagai arahan dari pemerintah pusat.

"Begitu ditugaskan, pekerjaan langsung menumpuk. Data penyuluh harus valid, BPP harus jelas keberadaannya, absensi harus tertata, program harus sinkron, dan setiap instruksi dari pusat harus segera ditindaklanjuti," ungkapnya.

Ia mengakui, dinamika pekerjaan tersebut menuntut ketelitian sekaligus kecepatan dalam pengambilan keputusan. Bahkan dengan nada berseloroh, Arya menyebut beban tanggung jawab itu kerap melayang hingga ke alam bawah sadar.

“Terkadang pekerjaan yang kita hadapi sampai terbawa mimpi,” ujarnya dengan senyum ringan.

Ucapan itu langsung disambut gelak tawa hangat para penyuluh se-Kabupaten Klungkung, menghadirkan suasana keakraban yang menunjukkan kebersamaan dan semangat kolektif dalam menghadapi tantangan.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses penataan tersebut merupakan bagian dari penguatan fondasi kelembagaan penyuluhan. Baginya, sistem yang tertata rapi dan komunikasi yang jernih menjadi prasyarat agar penyuluh dapat bekerja optimal dalam meredam petani.

"Kita ini ibarat anak kandungnya Menteri Pertanian. Artinya kita berada dalam satu garis komando yang jelas. Tidak perlu gamang atau ragu. Tunjukkan kinerja terbaik dan menjaga nama baik institusi," katanya.

Ia menutup arahannya dengan penekanan bahwa perubahan sistem adalah bagian dari dinamika kebijakan nasional. Namun profesionalisme dan soliditas penyuluh dalam satu wadah profesi organisasi yakni PERHIPTANI tetap menjadi kunci.

“Fokus kita tetap pada pendampingan dan pelayanan kepada petani. Soliditas dan komunikasi yang jernih menjadi kunci agar penyuluhan tetap berjalan efektif dan kondusif,” tandasnya. (Jikwid/Surya/Anom)