“Sistem e-RDKK Tersendat, Validasi Data Petani Dikebut”

“Sistem e-RDKK Tersendat, Validasi Data Petani Dikebut”

Integrasi data Simluhtan dan e-RDKK menjadi strategi utama untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tahun 2026 lebih transparan dan akurat. Di Kabupaten Klungkung, penyuluh pertanian aktif melakukan validasi data di seluruh kelompok tani.

Memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran terus digencarkan oleh Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung. Melalui kegiatan pemutakhiran data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) melalui portal e-RDKK, para penyuluh pertanian kembali turun langsung ke lapangan.

Kegiatan validasi ini dilaksanakan di empat kecamatan diantaranya, Klungkung, Dawan, Banjarangkan dan Nusa Penida, sejak tanggal 22 September hingga 25 Oktober 2025. Fokus utamanya adalah memastikan data kelompok tani sesuai dengan rencana tanam tahun depan.

Dalam pelaksanaannya, penyuluh berpedoman pada Permentan No. 67 Tahun 2016, Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, serta Permentan No. 15 Tahun 2025 yang menjadi aturan pelaksananya.

RDKK Jadi Dasar Utama Penyaluran Bantuan

RDKK merupakan dokumen vital yang menjadi dasar dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan pemerintah, khususnya pupuk bersubsidi. Dokumen ini berisi data detail mengenai identitas petani, luas lahan, dan jenis komoditas yang diusahakan.

Sejak tahun 2019, pengajuan RDKK dilakukan secara digital melalui sistem e-RDKK. Mulai tahun 2023, sistem tersebut telah terintegrasi dengan data Simluhtan dan Dukcapil, sehingga memperkuat validitas penerima bantuan.

“ Update kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi,” ujar Desak Made Diah Wijayanti, SP., M.Agb., Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Klungkung sekaligus tim entri e-RDKK, saat ditemui di sela kegiatan pendampingan.

Menurutnya, penyusunan RDKK bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan kesejahteraan petani.

Validitas Data Jadi Kunci Utama

Desak Diah menegaskan bahwa kegiatan pemutakhiran dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh data petani   mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), lahan garapan, hingga komoditas yang ditanam   benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

“Validitas data menjadi kunci. Kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap distribusi bantuan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Klungkung, I Ketut Mana, SP., menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung kegiatan validasi dan penyusunan RDKK.

“Kami ingin memastikan setiap butir pupuk bersubsidi jatuh ke tangan petani yang benar-benar bermanfaat. Oleh karena itu, pendampingan penyuluh lapangan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Kendala Teknis Masih Jadi Tantangan

Proses penyusunan RDKK dimulai dari kelompok tani bersama penyuluh, lalu data diserahkan ke admin e-RDKK di tingkat kecamatan untuk dientri ke sistem elektronik. Selanjutnya, data tersebut secara otomatis terhubung dengan Simluhtan, yang menjadi dasar alokasi pupuk bersubsidi nasional.

Meskipun sistem telah terintegrasi, sejumlah penyuluh mengaku masih menghadapi kendala teknis dalam proses input data.

“Kadang sistem tidak sinkron. Misalnya, kami memasukkan 21 data petani, tapi sistem menolak hingga 31 data,” keluh salah satu penyuluh di BPP Dawan.

Kendala integrasi ini masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah daerah dan pusat. Meski begitu, optimisme tetap tinggi. Dengan pembaruan sistem dan pendampingan berkelanjutan, validitas data diharapkan semakin baik setiap tahun.

“Harapan kami sederhana,” tutup Desak Diah. “Dengan data yang akurat, pupuk bersubsidi bisa tersalurkan tepat sasaran, tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, dan kesejahteraan petani Klungkung bisa terus meningkat.”