Arya: Bali Masih Kekurangan 313 Penyuluh Pertanian

Arya: Bali Masih Kekurangan 313 Penyuluh Pertanian

DENPASAR – Pengembangan pertanian organik di Bali dinilai masih menghadapi tantangan besar. Meski telah didukung regulasi, potensi sumber daya, serta filosofi Subak yang kuat, implementasinya dinilai belum berkembang secara optimal. Kunci persoalannya bukan hanya pada aspek teknis, melainkan perubahan pola pikir atau mindset petani.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian yang diwakili Kelompok Substansi (Kelsi) Penyuluhan Provinsi Bali, I Ketut Arya Sudiadnyana, SP., M.Agb., saat mengikuti  Multi Stakeholder Discussion Pengembangan Ekosistem Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Bali yang berlangsung di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali.

Menurut Arya, hampir seluruh pembahasan dalam forum tersebut bermuara pada satu persoalan mendasar, yakni perlunya mengubah cara pandang petani terhadap pertanian organik.

"Kalau dicermati, hampir semua yang dibahas dalam forum ini bermuara pada perubahan mindset petani. Mengapa pertanian organik di Bali terkesan jalan di tempat? Karena selama ini kita bergerak sendiri-sendiri, saling menarik ke berbagai arah sehingga tidak benar-benar bergerak menuju tujuan yang sama," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa membangun pertanian organik tidak cukup hanya melalui penyediaan teknologi, bantuan sarana produksi, maupun regulasi. Yang jauh lebih penting adalah membongkar pola pikir lama, kemudian menyusun kembali pola pikir baru yang berorientasi pada sistem pertanian organik yang berkelanjutan.

Menurutnya, proses tersebut merupakan tugas utama penyuluh pertanian sebagai agen perubahan di tingkat lapangan.

"Membongkar mindset, lalu menyusun kembali menjadi mindset pertanian organik adalah tugas penyuluh pertanian. Namun, pekerjaan itu tidak bisa selesai dalam satu atau dua hari. Dibutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar perubahan benar-benar terjadi," tegasnya.

Arya mengungkapkan, tantangan tersebut semakin berat karena keterbatasan jumlah penyuluh pertanian di Provinsi Bali. Hingga saat ini, Bali masih kekurangan sekitar 313 orang penyuluh pertanian untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang menargetkan minimal satu penyuluh di setiap desa.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) juga masih menjadi pekerjaan rumah. Dari 57 BPP yang ada di Bali, hanya sekitar sepertiganya yang dinilai memiliki kondisi layak untuk menjalankan fungsi secara optimal.

Menurut Arya, BPP ideal tidak hanya berfungsi sebagai kantor administrasi, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran petani, pusat data pertanian, lokasi kajian teknologi, serta memiliki lahan percontohan dan ruang pertemuan sebagai sarana peningkatan kapasitas petani.

"Kalau ingin mengubah mindset petani, penyuluh harus memiliki ruang belajar yang memadai. BPP seharusnya menjadi pusat data, pusat kajian, sekaligus tempat petani belajar langsung melalui lahan percontohan. Tanpa dukungan sarana yang baik, proses transformasi pertanian tentu tidak akan berjalan maksimal," jelasnya.

Ia berharap penguatan kelembagaan penyuluhan, pemenuhan jumlah penyuluh, serta revitalisasi BPP menjadi perhatian bersama agar transformasi menuju pertanian organik tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terwujud di tingkat petani.

Menurut Arya, ketika penyuluh pertanian diperkuat dan mampu membangun pola pikir baru petani secara konsisten, Bali memiliki peluang besar menjadi contoh pengembangan pertanian organik yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar nasional maupun internasional. (JikWid)