BRMP Bali Tuan Rumah Penguatan Ekosistem Pertanian Organik Nasional
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali menjadi tuan rumah Multi Stakeholder Discussion Pengembangan Ekosistem Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Bali yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama FAO Indonesia dan Aliansi Organik Indonesia, Jumat (10/7). Forum ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengembangan pertanian organik yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal Bali.
BRMP Bali Tuan Rumah Penguatan Ekosistem Pertanian Organik Nasional
DENPASAR – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Multi Stakeholder Discussion Pengembangan Ekosistem Pertanian Berkelanjutan di Provinsi Bali yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan FAO Indonesia dan Aliansi Organik Indonesia (AOI), Jumat (10/7). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem pertanian organik yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Diskusi multipihak tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, melakukan verifikasi data ekosistem pertanian organik sebagai bahan penyusunan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) Tahun 2025, sekaligus merumuskan arah pengembangan pertanian organik beserta rantai nilai produknya di Provinsi Bali.
Gubernur Bali yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah, Tjokorda Bagus Pemayun, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, FAO Indonesia, Aliansi Organik Indonesia, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi forum tersebut. Menurutnya, pengembangan pertanian berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, lembaga sertifikasi, penyuluh pertanian, dan petani.
Ia menegaskan bahwa Bali memiliki keunggulan melalui filosofi Tri Hita Karana dan sistem Subak yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengembangan pertanian organik menjadi salah satu strategi penting menuju sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa pengembangan pertanian berkelanjutan telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Pemerintah terus mendorong penerapan pertanian konservasi, regeneratif, dan organik sebagai upaya menjaga produktivitas lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional, ekonomi hijau, dan pelestarian lingkungan.
Dalam forum tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memaparkan bahwa Bali memiliki luas baku sawah sekitar 64.704,51 hektare dengan sistem Subak sebagai fondasi utama pembangunan pertanian berkelanjutan. Meski demikian, tantangan berupa penyusutan lahan pertanian perlu diantisipasi melalui penguatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan produksi, pengembangan kawasan pertanian organik, serta peningkatan nilai tambah produk pertanian.
Sementara itu, Aliansi Organik Indonesia menekankan pentingnya penyusunan basis data pertanian organik yang akurat, terintegrasi, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional melalui Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2025. Bali dinilai memiliki modal yang kuat dengan dukungan regulasi daerah mengenai sistem pertanian organik sehingga berpotensi menjadi salah satu model pengembangan pertanian organik di Indonesia.
Dari sisi pasar, Ricky Trinanda dari Desa Potato Head Bali menjelaskan bahwa permintaan produk organik dari sektor hotel, restoran, dan katering (HORECA) terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang pasar yang besar bagi petani, dengan syarat didukung penerapan Good Agricultural Practices (GAP), pencatatan usaha tani, keamanan pangan, sertifikasi organik, transparansi harga, serta kemitraan jangka panjang antara petani dan pelaku usaha.
Melalui diskusi ini, seluruh pemangku kepentingan menyepakati pentingnya sinkronisasi data pertanian organik sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga sertifikasi, penyuluh pertanian, dan petani juga dipandang menjadi faktor kunci dalam memperkuat rantai nilai produk organik serta mempercepat terwujudnya ekosistem pertanian berkelanjutan di Bali.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, BRMP Bali mendukung penuh penguatan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong modernisasi pertanian yang tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan daya saing produk pertanian organik Bali, memperkuat kesejahteraan petani, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan pertanian nasional yang tangguh, maju, mandiri, dan modern.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Bali, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, FAO Representative for Indonesia and Timor-Leste Rajendra Aryal, Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian diwakili Kelsi Penyuluhan Provinsi Bali, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang diwakili Kepala BRMP Bali, Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Bali, penyuluh pertanian, Aliansi Organik Indonesia, lembaga sertifikasi organik, pelaku usaha, serta petani organik Bali. (JikWid/Arya)
What's Your Reaction?
Like
4
Dislike
0
Love
2
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0